Aktivitas judi, khususnya kasino, merupakan topik yang senantiasa menimbulkan kontroversi seru di Indonesia. Sebagai negara dengan sebagian besar BandarQQ penduduk Muslim, nilai-nilai agama amat mempengaruhi kebijakan legal terkait perjudian. Secara, Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jelas tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Ini mencakup tidak hanya kasino fisik, tetapi bahkan judi online. 

Walaupun demikian, catatan mencatat bahwa Indonesia pernah mempunyai masa di mana kasino berjalan legal resmi serta memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah, khususnya di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Gagasan legalisasi kasino juga kerap mencuat, disokong oleh argumentasi potensi ekonomi besar yang bisa dihasilkan.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, ibu kota dulu menjadi lokasi kasino yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kasino pertama di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang kemudian selanjutnya disusul oleh kasino di Ancol. Maksud legalisasi kala itu ialah guna menangani kekurangan anggaran pembangunan kota. Pada 1971, pemasukan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat bagian dari jumlah keseluruhan pajak daerah. Dana ini dimanfaatkan dalam mengembangkan ragam infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Namun, masa kejayaan kasino legal ini tak berlangsung lama. 

Tahun 1974, otoritas pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara mengharamkan semua bentuk judi di segenap Indonesia, mengakhiri kegiatan kasino-kasino yang sebelumnya telah legal. Walaupun demikian, sejarah tersebut memperlihatkan bahwa kemungkinan finansial dari industri kasino bukanlah sesuatu baru dalam diskusi di Indonesia.

Larangan perjudian di Indonesia bertumpu pada prinsip-prinsip agama dan etika Pancasila, yang menganggap menilainya membahayakan penghidupan serta kehidupan masyarakat. Kendati demikian, realita di lapangan memperlihatkan bahwa perjudian tetap marak berlangsung secara tersembunyi sembunyi-sembunyi, khususnya dalam bentuk judi daring yang sulit sulit dikendalikan. Menurut beberapa studi, peredaran uang akibat perjudian online di Indonesia menyentuh triliunan rupiah setiap tahun, dan sebagian besar besar justru berpindah ke luar negara. 

Fenomena ini memicu lagi wacana legalisasi kasino, dengan alasan bahwa jika dikelola secara resmi dan terawasi ketat, pusat perjudian bisa menjadi pendapatan penerimaan negara yang signifikan, seperti seperti yang terjadi di negara-negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia. Para ahli ekonom bahkan mengusulkan bahwa potensi pendapatan dari kasino dapat membantu melunasi utang negara, khususnya jika diarahkan untuk warga negara asing (warga negara non-pribumi) atau dikembangkan dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kendati demikian, gagasan pelegalan kasino tidak lepas dari tantangan serta keberatan serius. Sisi sosial serta etika fokus perhatian. Ketakutan terbesar ialah potensi peningkatan ketergantungan judi, melonjaknya tindak pidana, dan rusaknya tatanan masyarakat. Ahli ekonomi Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menggarisbawahi bahwa legalisasi kasino bukan hanya berpotensi dari segi finansial, melainkan juga berdampak pada sosial dan budaya, dan juga bisa mengikis citra wisata halal Indonesia yang sudah diakui secara global. 

Para oposisi juga berpendapat bahwa pemasukan negara seharusnya berasal dari optimalisasi sektor produktif, alih-alih dari kegiatan yang dapat dapat menjebak masyarakat ke ke dalam kemiskinan serta masalah sosial. Oleh itu, walaupun potensi finansial kasino terlihat menjanjikan, otoritas Indonesia diberi tantangan pada dilema antara mendapatkan profit ekonomi serta menjaga nilai-nilai sosial serta moral penduduk.